Rabu, 22 Mei 2013

Sistem Politik

SISTEM POLITIK

1. Macam-macam sistem politik

a. Menurut Almond dan Powell, mereka membagi 3 (tiga) katagori sistem politik, yakni :
· Sistem-sistem primitive yang imtermitten (bekerja dengan sebenar-benar istirahat). Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samara-samar dan bersifat keagamaan.
· Sistem-sistem tradisional, dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subyek”.
· Sistem-sistem modern, di mana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan media massa) berkembang dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan.

b. Menurut Alfian, mengklasifikasikan system politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni:
· Sistem politik otoriter/totaliter
· Sistem politik anarki
· Sistem politik demokrasi
· Sistem politik demokrasi dan transisi

c. Menurut Ramlan Surbakti, mengklasifikasikan sistem politik dengan 4 (empat) macam kriteria, yakni:
· Sistem politik otokrasi tradisional
· Sistem politik totaliter
· Sistem politik demorasi
· Sistem politik negara berkembang

2. Pengertian Sistem politik

Sistem politik merupakan alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau kewenangan, dan mengikat masyarakat sebagai sutu keseluruhan. 
Sistem politik secara sederhana berarti interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku masyarakat di dalam negaranya.

3. Perbedaan sistem politik

Secara umum pada Negara komunis hanya dikenal satu partai yaitu Partai Komunis yang berkuasa di negara itu. Hak-hak individu atas kebebasan dibatasi, misalnya kebebasan politik seprti menyatakan pendapat, dan diabaikannya hak-hak individu untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan serta dirumuskan oleh suatu elil yang kecil. Maka muncullah kesewenang-wenangan, kekerasan, kediktatoran, dan tirani.
Sistem politik Liberal mengutamakab kebebasan Individu seluas-luasnya. Falsafah individualisme ini mendasari paham liberal, mementingkan hak-hak individu, dan kurang memerhatikan kepentingan umum.
Sedangkan di Indonesia diterapkan sistem politik yang berbeda dengan kedua sistem tersebut di atas. Sistem politik yang diterapkan di Indonesia menerapkan keseimbangan antara kepentingan umum. Hak-hak individu diakui dalam batas-batas tertentu yaitu hak orang lain dan kepentingan umum.


4. Prinsip-prinsip demokrasi pancasila

Baik dari sudut pandang ideoligi maupun konstitusi, demokrasi Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip, antara lain:
Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban,
Pelaksanan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
Mewujudkan rasa keadilan social,
Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat,
Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargan, dan
Menjunjung tin\nggi tujuan dan cita-cita nasional.


kalau anda ingin mengetahui paham liberal dan komunis , kunjungi disini !

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar